Slider

Cari Blog Ini

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Kriminal

Nasional

Daerah

Politik & Hukum

Ekonomi

Olahraga

Hiburan

» » » Wajib Pajak Membludak Bayar Pajak Ranmor Di Samsat Medan Utara

Medan,Selecta news.-Membludak masyarakat wajib pajak (WP) dengan berbondong-bondong mereka menyadari untuk membayar pajak kenderaan bermotor (ranmor) pada kantor bersama samsat (sistem Administrasi manunggal satu atap terpadu)  jalan putri hijau No. 14 Medan.

Dalam percakapan awak media Online, dengan kepala seksi pendatan dan pendapatan samsat medan utara, sopian Romy wandy hutagalung, S. AP mengatakan, masyarakat kita sebagai wajib pajak (wp), seperti apa yang kita lihat saat ini mereka sudah peduli dengan kewajiban membayar pajak ranmor.

Karena pajak sumber pemasokan PAD (pendapatan Asli Daerah) pada sektor pajak kenderaan.
Selain itu, turut mendukung infrastruktur pemerintah dalam pembangunan disegala bidang, ujarnya.

Walaupun pemerintah dengan tegas sudah mengeluarkan stetmen peringatan terhadap pemilik kenderaan bermotor pribadi maupun swasta.

"Stetmen baru lampu kuning "sebagai isyarat mengingatkan wajib pajak segera patuhi membayar pajak setiap tahun berlanjut, karena pemerintah daerah tidak main-main dalam bertindak.

Sebab, sambung Romy Hutagalung, pemerintah sudah mengeluarkan peringatan, bahwasanya diawal bulan januari atahun 2019 mendatang, akan diberlakukan bagi kenderaan roda 2, roda 4 keatas, setelah berakhir pemutihan denda pajak dan biaya BBN (Bea Balik Nama),maka diterbitkan paraturan baru, pemerintah dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalulintas dan Angkutan jalan, kata kasi pendatan dan pendapatan samsat Medan Utara, dengan peraturan Kapolri, Nomor 5 Tahun 2012, tentang registrasi dan identifkasi kenderaan bermotor.

Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan STNK dan pembayaran pajak kenderaan bermotor, tanpa membawa BPKB cukup hanya membawa KTP identitas diri STNK Asli.
Dan ini mengacu pada Dirlantas polda jawa Timur (jatim), BPD Provinsi jatim dan jasa Raharja jatim.

Alasannya, instansi tersebut sudah melaksanakan peraturan tersebut, terang Romy.

Kedepannya, kita akan berkoordinasi kepada Direktorat lalulintas dan Instansi terkait dalam penerapan peraturan Gubernur maupun peraturan Daerah.

Berikut peraturan Kapolri (perkap)  menjadi pedoman dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalulintas angkutan jalan, pasal 64 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 70 ayat (2) dan pasal 74 ayat (1),ayat (2), jelasnya, setelah itu, kita akan membahas pergub tersebut, dan apabila tidak membayar pajak selama 3 Tahun, maka kenderaan itu, data regident dan identifikasi akan dimusnahkan, sesuai pergub nomor 89 tahun 2018, tentang pemutihan denda pajak,  dan barang siapa yang tidak membayar atau menunggak pajak sampai waktu yang tertera di STNK maupun diplat No. Pol STNK, jelasnya selama 3 Tahun lamanya, maka terhapus registrasinya, ungkap  Romy mengutip penjelasan kepala badan Dispendasu (Kaban), sarmadhan. (shaf/fauzie)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply