Slider

Cari Blog Ini

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Kriminal

Nasional

Daerah

Politik & Hukum

Ekonomi

Olahraga

Hiburan

» » Wabup Aceh Tengah:Hukum Jinayat Untuk Wujudkan Harkat Dan Martabat Masyarakat Aceh

Selectanews.co.id.-Takengon: Hukum Jinayat diwujudkan untuk mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Aceh secara umum. Hukum Jinayat merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar agama. Dalam konteks pelaksanaan uqubad cambuk, tidak terlepas dari kebijakan Negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaan hukuman bagi pelanggar syariat islam tidak terlepas dari tanggung jawab Negara. Berangkat dari pengakuan konstitusi Undang Undang Dasar 1945 yang mengakui satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, menurut Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tengah, Alam Suhada, pengakuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam konteks negara hukum terdapat dalam pasal 125 UU Nomor 11 tahun 2006, dimana Syariat Islam sudah menjadi hukum nasional. Undang-undang tersebut juga menghendaki adanya jumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat islam. Oleh karena itu lanjut Firdaus, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2014, merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011. “Hukum Jinayat diwujudkan untuk mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Aceh secara umum. Hukum Jinayat merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan Gedung Olah Seni Takengon, Kamis (5/7/2018). Dijelaskan, uqubad cambuk pertama kali digelar di Aceh pada bulan Juli 2005. Dalam rentang waktu 18 tahun, jumlah pelanggar syariat islam di Aceh berbeda di masing-masing daerah. “Dan Pemerintah Aceh Tengah siap melaksanakan penegakkan syariat islam dan tidak segan-segan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya,” jelas Firdaus. Disebutkan, hukuman cambuk merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggar syariat islam, kemudian menjadi pembelajaran masyarakat secara umum. “Pelaksanaan hukuman cambuk atas pelaku zina merupakan perbuatan mungkar yang bertentangan dengan syariat islam dan bertentangan adat istiadat masyarakat Aceh,” ujarnya. Disebutkan, ada sepuluh macam pelanggaran syariat yang ditetapkan oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2004 dan Qanun Nomor 6 Nomor 2014. Pelanggaran itu antara lain, qamar, maisir, judi, khalwat, zina, iktilat, pemerkosaan, pelecehan seksual, homoseksual, lesbian, penuduh orang lain pezina tanpa saksi. “Kita berharap masyarakat Aceh Tengah untuk kedepan memahami hal-hal ini dan dapat meninggalkannya,” pungkasnya.(red) 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply